Foto Bareng kegiatan Silaturahmi Forum Pembauran Kebangsaan si Kalimantan Timur di Kota Balikpapan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mengadakan kegiatan Silaturahmi Forum Pembauran Kebangsaan se Kalimantan Timur dengan tema “Forum Koordinasi dan Silaturahmi Kebangsaan Siap mendukung dan Menyuskseskan Pemilu 2024” yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan se Kalimantan Timur yang didampingi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Timur di Kota Balikpapan dan dalam kegiatan ini selaku pelaksana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan timur menghadirkan Asisten I Pemerintahan Sekdaprov Kaltim, H.M. Syirajudin, ST, MH, Asisten I Pemerintahan Sekdakot Balikpapan, Drs.Zulkifli.MSi, Kaban Kesbangpol Balikpapan, Sutadi dan Para Ketua dan Anggota FPK Kab/Kota se Prov. Kaltim. (Rabu, 06/12/2023)

Pj. Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Asisten I Pemerintahan Sekdaprov Kaltim, H.M. Syirajudin, ST, MH memberikan sambutan bahwa kegiatan Silaturahmi Forum Pembauran Kebangsaan se Kalimantan Timur dengan tema “Forum Koordinasi dan Silaturahmi Kebangsaan Siap mendukung dan Menyuskseskan Pemilu 2024” yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur harus diapresiasi sepenuhnya dan harus mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mengumpulkan seluruh FPK se Kalimantan Timur dalam satu waktu adalah kegiatan yang benar-benar harus dipikirkan dan dijalankan dan saat ini sedang berjalan, dan ini akan saya laporkan langsung pada Pj. Gubernur setelah saya Kembali dari sini semoga dengan laporan saya ini tahun-tahun kedepannya setiap kegiatan yang dilaksanakan FPK akan mendapat respon positif dari Gubernur Kalimantan Timur. Ditambahkan sesuai dengan tema pada hari ini kita sebagai pemangku kepentingan dan juga sebagai perwakilan dari berbagai unsur agar menjadi garda terdepan dalam menyikapi potensi konflik di Masyarakat terutama dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024 mendatang, dipastikan banyak isu-isu diluaran sana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan akan menjadi konflik sosiali yang berkepanjangan dan yang akan dirugikan tidak lain dan tidak bukan adalah Masyarakat itu sendiri.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Bapak Drs. H. Sufian Agus M.Si memberikan materi Membangun Sinergitas Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan Forum Pembauran Kebangsaan dimana FPK adalah sebagai Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan Kehadiran FPK sangat dibutuhkan untuk keutuhan NKRI yang sangat rentan terhadap konflik. Oleh sebab itu, Perlu pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik sekecil apapun persoalan sosial harus segera terselesaikan agar tidak menjadi besar. Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus meningkatkan Pemberdayaan Dan Penguatan Fpk dengan cara : FPK Perlu Didukung Oleh Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah, Aparat Pemerintah Daerah Serta Instansi Terkait Daerah, FPK Mendukung Terwujudnya Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024 Yang Aman, Damai Dan Harmoni dan Meredam Isu – Isu Yang Dapat Memecah Belah Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, Terutama Yang Berlatarbelakang Isu Sara.

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr.H. Syahrie Jaang, SH, M.SI.MH memberikan materi tentang Singkronisasi Program Kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Timur dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten/Kota dimulai dari Konflik yang pernah terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengamatan empiris konflik massal lebih sering terjadi seiring menggeloranya yang dampaknya tidak hanya mengganggu ketentraman dan ketertiban serta kedaiaman, melainkan juga cukup mengkhawatirkan kelangsungan bagi kesatuan dan persatuan  bangsa Indonesia. Beberapa contoh konkrit masalah konflik yang cukup serius baik yang bersifat vertikal ataupun horizontal antara lain Konflik bernuansa Sparatisme, Etnis, Ideologis, Politis, Ekonomi, Sosial, Solidaritas Liar, Isu Agama atau Aliran kepercayaan, dan Isu Kebijakan Pemerintah.

Ditambahkan Pemahaman tentang Pembauran Kebangsaan antara lain Penduduk Indonesia terdiri dari Suku, Etnis, Agama Bahasa dengan latar belakang yang berbeda dan golongan dengan Tengah mengalami ujian berat akibat arus globalisasi yang mulai menggerus nilai kebangsaan dan berganti dengan pola hidup yang individualistic dan mengagungkan kebebasan. dan Pembauran kebangsaan sangat dibutuhkan untuk keutuhan NKRI yang sangat rentan terhadap konflik, perlu pembauran kebangsaan antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik sekecil apapun persoalan sosial segera diselesaikan agar tidak meluas serta Pembauran Kebangsaan adalah suatu proses pelaksanaan integritas sosial dalam bidang bahas, adat istiadat, seni budaya, Pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kekebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis yang ada dalam kerangka NKRI

Sambutan Walikota Balikpapan Bapak sutadi

Silaturahmi Forum Pembauran Kebangsaan se Kalimantan Timur dengan tema “Forum Koordinasi dan Silaturahmi Kebangsaan Siap mendukung dan Menyuskseskan Pemilu 2024” adalah merupakan amanat dari Permendagri Nomor 34 Tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan ini harus dilaksanakn setiap tahunnya sehingga kedepannya Forum pembauran Kebangsaan lebih ada semangat dalam menjalankan setiap kegiatan dan dapat melaksanakan koordinasi, konsultasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh FPK di Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Silaturahmi Forum Pembauran Kebangsaan se Kalimantan Timur diharapkan seluruh peserta menjadi perpanjangan tangan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan dapat menyampaikan hasil dari kegiatan ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan baik Kepala badan Kesbanpol selaku Pembina FPK maupun kepada pimpinan Daerah sebagai pengambil kebijakan yang akan dijalankan oleh FPK itu sendiri.